01
Dokumen Hukum
Telusuri kelompok peraturan, undang-undang, peraturan kepolisian, keputusan, instruksi, dan dokumen hukum lain yang relevan dengan tugas kepolisian.
Lihat kategori →
Pusat Dokumentasi Hukum Kepolisian
Menemukan informasi hukum menjadi lebih terarah.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kepolisian Republik Indonesia merupakan ruang informasi untuk menelusuri berbagai dokumen hukum, regulasi, artikel, serta perkembangan kegiatan hukum di lingkungan Polri.
Layanan informasi
Ruang utama JDIH Polri
Konten disusun dengan pendekatan tematik agar pembaca dapat memahami jenis dokumen, fungsi dokumentasi hukum, serta konteks regulasi kepolisian.
Lihat kategori →
02
Berita Hukum
Ikuti rangkuman kegiatan Divisi Hukum Polri, penyuluhan hukum, pembahasan regulasi, koordinasi kelembagaan, dan agenda pengembangan dokumentasi hukum.
Baca berita →
03
Artikel Hukum
Materi edukatif yang membahas prinsip dokumentasi hukum, fungsi regulasi, penelusuran peraturan, dan literasi hukum dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.
Pelajari artikel →
Informasi terbaru
Perkembangan kegiatan hukum
Contoh konten berita berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada kanal JDIH Polri.
Verifikasi Rancangan Peraturan Korbrimob tentang Manajemen Penanggulangan Gangguan Kamtibmas Intensitas Tinggi
Proses verifikasi rancangan peraturan menjadi bagian penting dalam memastikan substansi regulasi tersusun secara sistematis dan mendukung kebutuhan pelaksanaan tugas.
Selengkapnya →
Divisi Hukum Polri Gelar Penyuluhan Hukum di Polresta Ambon dan P.P. Lease
Penyuluhan hukum membantu memperkuat pemahaman personel mengenai aturan, kewenangan, prosedur, dan penerapan hukum dalam pelaksanaan tugas.
Baca rangkuman →
Penguatan koordinasi dan pembinaan hukum melalui forum kerja
Forum pembahasan hukum menjadi ruang untuk menyelaraskan pemahaman, menyusun masukan, dan memperkuat kualitas regulasi di lingkungan kepolisian.
Baca analisis →
Mengapa dokumentasi hukum penting?
Satu ruang untuk memahami regulasi secara lebih sistematis.
Dokumentasi hukum tidak hanya berarti menyimpan dokumen. Sistem dokumentasi yang tertata membantu pengguna menemukan peraturan yang dibutuhkan, memahami hubungan antarregulasi, menelusuri metadata, serta memperoleh konteks mengenai perkembangan kebijakan.
Dalam lingkungan kepolisian, akses terhadap dokumentasi hukum mendukung pembinaan hukum, penyusunan regulasi, pelaksanaan tugas, pendidikan, penyuluhan, dan peningkatan literasi hukum. JDIH menjadi bagian dari ekosistem informasi yang membuat dokumen hukum lebih mudah ditemukan dan dipelajari.
Kenali JDIH Polri →Topik utama
Eksplorasi informasi hukum
Gunakan kategori berikut sebagai pintu masuk untuk membaca informasi yang sesuai kebutuhan.
Regulasi
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Memahami kedudukan, tujuan, ruang lingkup, dan fungsi peraturan kepolisian sebagai bagian dari kerangka regulasi pelaksanaan tugas.
Literasi
Cara membaca dokumen hukum
Kenali judul, nomor, tahun, status, materi pokok, dasar hukum, dan keterkaitan dokumen sebelum menggunakan sebuah regulasi sebagai rujukan.
Kelembagaan
Pembinaan hukum di lingkungan Polri
Pembinaan hukum mencakup penyuluhan, asistensi, evaluasi, penyusunan regulasi, serta penguatan kapasitas personel.
Digital
Transformasi dokumentasi hukum
Digitalisasi membuat pencarian dokumen, pengelompokan metadata, dan akses informasi hukum dapat dilakukan lebih cepat dan terstruktur.